Dana Desa Jadi Ladang Korupsi Modus Nya Mark Up Anggaran Aph Agar Segera Audit Kembali ?

Tayang Rabu, (03/05/2023)

Lampung Barat, Timbo news.com – Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun atau disingkat dengan LP NASDEM Fokus dalam Penelitian secara teratur, terperinci dan tersistematis dalam Penggunaan Anggaran Negara yang bersumber dari APBN, APBD di Pekon sinar luas Kec.kebun tebu supaya tepat sasaran sesuai peruntukannya.Rabu3/5/2023

Hal tersebut dilakukan sebagaimana menjalankan Instruksi Bapak Presiden RI Ir. H. Jokowidodo “masyarakat harus ikut serta dalam pengawasan dan pengontrolan dana desa supaya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya”

“Tepat 15 maret 2023 Surat Somasi/klarifikasi dengan No.1050/SRT SMS-KLARIF/DPW-LP NASDEM/III/2023 yang telah dikirimkan perihal Somasi klarifikasi anggaran dana desa Tahun Anggaran 2021 – 2022 yang ditujukan kepada peratin pekon Sinar Luas Kec. Kebun tebu Kab.Lampung Barat yaitu Bapak Indra Jaya hingga saat berita ini di tayang kan tidak ada jawaban seperti isi surat yang diharapkan oleh pimpinan DPK LP Nasdem Lampung barat. Adapun Jawaban balasan surat somasi dari kuasa hukum pekon Sinar Luas dengan nomor 040/KH-SSC/B/III/2023 diduga seolah olah menyembunyikan, menutup-nutupi tentang realisasi anggaran negara yang dikelola bapak Indra jaya. Tegas Budiman dan saat awak media mnco untuk mngknfirmasi namun pratin tersebut tidak ada di tempat dan mencoba menghubungi dengan pia tlp namun tidak dapat di hubungi.

Adapun surat tersebut disampaikan tentu untuk mendapat kepastian hukum atas beberapa pekerjaan realisasi dana desa yang dikelola oleh bapak Indra jaya yang diduga menjadi sarang korupsi,

Seperti :
TA. 2021
Tahap I: sebesar Rp.380.527.600,-
Tahap II : sebesar Rp.344.527.600,-
Tahap III: Sebesar Rp.173.763.800,-
TA. 2022
Tahap I: sebesar Rp.498.837.600,-
Tahap II : sebesar Rp.185.637.600,-
Tahap III: Sebesar Rp.92.818.800,-

Bapak Budiman selaku pimpinan DPK LP Nasdem kabupaten Lampung barat dengan kuasa hukumnya disaat dikonfirmasi di ruang kerjanya dengan tegas menyampaikan, berdasarkan data dan hasil pantauan tim dilapangan, ditemukan berbagai fakta kejanggalan yang patut dijadikan indikasi dugaan penyimpangan dalam realisasi penggunaan anggaran dana desa TA.2021 dan 2022 di Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu kabupaten Lampung Barat yang berpotensi merugikan keuangan negara dikarenakan diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran tersebut informasinya tidak melibatkan masyarakat. untuk mendapatkan kepastian hukum dari informasi yg di himpun dan telah selesai dipelajari maka Laporan DUMAS ke Kapolres Lampung barat telah di sampaikan dengan nomor surat 1045/Dumas/DPW LP NASDEM/IV/2023 pada tanggal 6 April 2023 . Tentu harapannya kedepan Bapak KAPOLRES Cq.unit Tipikor Lampung barat dapat melakukan penelitian langsung kelapangan agar tidak ada barang bukti yang hilang sehingga dapat mempermudah penyelidikan dan penyidikan demi menyelamatkan keuangan negara. pungkasnya


Editor.Budiman







Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PeLayanan Rumah Sakit Medika Insani Bukit Kemuning Lampung Utara Kurang Baik Alias Buruk Karna Banyak Pasien Yang di Terlantarkan

Gambar
Lampung Utara Timbo News .com  dengan salah satu pasien yang mengalami sakit yang tidak bisa ngelurkan air kencing pasca melahirkan dipuskesmas gedung Surian kecamatan gedung Surian Kabupaten Lampung Barat,yang ditangani oleh bidan puskes 22 Juli 2023 Selam 6 hari ibu bayi an,YT mengeluh karna menahan rasa sakit bagian saluran air kencing dan susah kencing,  setelah konsultasi sama pihak puskesmas gedung Surian ahirnya pihak puskes melakukan tindakan  dengan memberikan obat, dan Memasang selang untuk membatu lancarnya air seni tersebut, Namun upaya yang dilakukan belum juga ada perubahan ujar pasien" ahirnya pihak puskemas membuat surat rujukan  kerumah sakit MEDIKA insani Bukit Kemuning Lampung Utara karna dipuskesmas gedung Surian alat tidak memadai ujar dokter Lanjut pasien" Setelah pasien sampai di MEDIKA 28juli2023 Sampai tgl 1gustus 2023belum ad penangan dari pihak rumah sakit yang rujukannya ditunjukan kepada DOKTER a/n Okayasa bagian p...
Baca selengkapnya

Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW

Gambar
Timbo News.Jakarta –  Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. “Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers”, ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/2024). “Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers, Hosting Unlimited Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers, Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers....
Baca selengkapnya

Lembaga Pemerhati NasionaI Indonesia Membangun /LP NASDEM Akan Segera Laporkan Dugaan Tipikor Realisasi Dana BOS di Sekolah SMPN 1 Sekincau

Gambar
Lampung Barat Timbo News.com Maraknya penyelewengan dana BOS dari mark, up spj 5/8/23,mungkin tak asing lagi kita dengarkan, salah satunya yakni dana BOS yang berada di SMPN 1 Sekincau  dengan kepala sekolah Imam Safei dengan begitu lincahnya beliau dan dibantu oleh bendahara di duga telah mark-up dan korupsi dana bos untuk kepentingan pribadinya atau untuk memperkaya diri, Pasalnya, saat tim Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun(LP  NASDEM) beserta kuasa hukumnya Mengirimkan Surat Klarifikasi dengan nomor 1048/SMS-KLARIF/DPW-LP NASDEM/III/2023 dan beberapa kali ke sekolah ingin mengkonfirmasi langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat kepastian hukum terkait surat yang telah disampaikan tentang penggunaan anggaran dana bos yang ada di sekolahan tersebut Akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dan tanggapan dari kepala sekolah SMPN 1 Sekincau,  Bapak Budiman selaku pimpinan DPK Lampung Barat Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun dan ...
Baca selengkapnya