Kinerja Kejati Provinsi Lampung Perlu Untuk Diperhatikan Secara Serius Oleh Jamwas RI


Timbo News-Lampung – Saatnya Jaksa Muda Bidang Pengawasan Republik Indonesia (Jamwas RI) yang di pimpin oleh bapak Dr.Ali Mukartono, S.H, M.H, untuk melakukan Pengawasan terhadap Jajaran Kejaksaan tinggi Provinsi Lampung atas tidak terlaksanakannya Wadah Keterbukaan terhadap Pelapor dugaan Tipikor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung (Drs.Sulpakar, M.M)

Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun dan atau disingkat dengan LP NASDEM Provinsi Lampung Fokus melakukan Penelitian secara teratur, terperinci dan tersistimatis dalam pengelolaan keuangan negara, Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, hal tersebut dilakukan sebagaimana menjalankan Instruksi Bapak Presiden RI Ir. H. Jokowidodo, 

“masyarakat" harus ikut serta dalam pengawasan dan pengontrolan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN, APBD supaya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya,” Ucap LP Nasdem pada awak media GM.News melalui sambungan via mobile Android Pada Rabu tanggal ( 24/05/2023 ) sekira pukul 19:30 wib Lampung

“Pada tanggal 23 Mei 2023 Surat Laporan dan Pengaduan (LAPDU) dengan No.010/LAPDU/DPW-LP NASDEM /V/2023 yang telah dikirimkan melalui jasa pos

 

perihal Laporan dan Pengaduan (LAPDU) dugaan Perbuatan tidak terpuji oleh kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya (Bapak. Nanang Sigit Yulianto. SH. MH) hingga saat berita ini dinaikkan tidak ada jawaban atau respon, Kejati Provinsi Lampung belum merealisasikan wadah keterbukaan sebagaimana yang diamanatkan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (kip), bahkan tidak melaksanakan amanah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 yaitu tentang hak pelapor dan terlapor.

surat tersebut disampaikan tentu untuk mendapat kepastian hukum atas beberapa pekerjaan realisasi yang telah menyusun dan menetapkan sebanyak 130 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar: Rp.87.127.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) bahwa dari 130 kegiatan dengan sistem swakelola,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung diduga telah menetapkan 39 kegiatan yang bukan jenis kegiatan sistem swakelola sebagaimana yang diatur dalam lampiran VI huruf b Praturan Presiden No.54 tahun 2010 Juncto peraturan presiden no. 70 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan presiden no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Ditempat terpisah
Pimpinan Umum LP NASDEM Binsar. D. T. Sidauruk saat dikonfirmasi diruang kerjanya dengan Tegas menyampaikan,” berdasarkan fakta kejanggalan yang ditemukan bahwa mekanisme realisasi pengunaan anggaran APBD Provinsi Lampung dengan sistem swakelola di dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi lampung TA.2017 dengan 39 kegiatan pekerjaan yang diduga bukan merupakan jenis pekerjaan swakelola, sekira Rp. 75.840.709.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) diduga kuat bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan jika dugaan Perbuatan melawan hukum (PMH) dan atau dugaan tindak pidana korupsi yang dirumuskan pada pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,diduga keras ada keuntungan untuk diri sendiri dengan orang lain yang diperoleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi lampung TA. 2017 dari tercapainya maksud melakukan penetapan sebanyak 39 Pekerjaan dan RUP melalui swakelola di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung TA. 2017 yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,sekira Rp. 75.840.709.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) hingga diduga potensi kerugian negara, dengan kejadian tersebut sekira Rp. 75.840.709.000,” Beber Binsar d.t. Sidauruk.

Lanjutnya lagi,” dari laporan dan pengaduan yang telah kami sampaikan harapannya Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung yaitu Bapak Nanang Sigit Yulianto, SH. MH, dapat memberitahukan sampai dimana penanganan nya ke pada pelapor yaitu LP NASDEM.

dan kejati Provinsi Lampung, kami minta untuk segera melaksanakan tindakan hukum, memeriksa, memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dimana saat ini sudah menjadi terlapor di dalam surat tersebut, dan segera melakukan penelitian penggunaan anggaran sistem swakelola TA.2017 di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, agar tidak ada barang bukti yang hilang sehingga dapat mempermudah penyelidikan dan Penyidikan,” tandasnya,

Pimpinan umum LP Nasdem mengharapkan Jaksa agung muda bidang pengawasan ( Jamwas ) segera untuk turun langsung melakukan pengawasan sesuai Tupoksi nya dan hal tersebut telah resmi dilaporkan pada tanggal 23 Mei 2023 melalui pos reguler pos AJA! , Dimana surat tersebut di tujukan kepada jaksa agung muda bidang pengawasan  Jamwas ) di jalan Sultan Hasanudin nomor 1 Kebayoran baru Jakarta Selatan,” Tutup nya .Sumber : LP Nasdem

    

         //Budiman..












Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PeLayanan Rumah Sakit Medika Insani Bukit Kemuning Lampung Utara Kurang Baik Alias Buruk Karna Banyak Pasien Yang di Terlantarkan

Gambar
Lampung Utara Timbo News .com  dengan salah satu pasien yang mengalami sakit yang tidak bisa ngelurkan air kencing pasca melahirkan dipuskesmas gedung Surian kecamatan gedung Surian Kabupaten Lampung Barat,yang ditangani oleh bidan puskes 22 Juli 2023 Selam 6 hari ibu bayi an,YT mengeluh karna menahan rasa sakit bagian saluran air kencing dan susah kencing,  setelah konsultasi sama pihak puskesmas gedung Surian ahirnya pihak puskes melakukan tindakan  dengan memberikan obat, dan Memasang selang untuk membatu lancarnya air seni tersebut, Namun upaya yang dilakukan belum juga ada perubahan ujar pasien" ahirnya pihak puskemas membuat surat rujukan  kerumah sakit MEDIKA insani Bukit Kemuning Lampung Utara karna dipuskesmas gedung Surian alat tidak memadai ujar dokter Lanjut pasien" Setelah pasien sampai di MEDIKA 28juli2023 Sampai tgl 1gustus 2023belum ad penangan dari pihak rumah sakit yang rujukannya ditunjukan kepada DOKTER a/n Okayasa bagian p...
Baca selengkapnya

Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW

Gambar
Timbo News.Jakarta –  Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. “Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers”, ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/2024). “Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers, Hosting Unlimited Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers, Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers....
Baca selengkapnya

Lembaga Pemerhati NasionaI Indonesia Membangun /LP NASDEM Akan Segera Laporkan Dugaan Tipikor Realisasi Dana BOS di Sekolah SMPN 1 Sekincau

Gambar
Lampung Barat Timbo News.com Maraknya penyelewengan dana BOS dari mark, up spj 5/8/23,mungkin tak asing lagi kita dengarkan, salah satunya yakni dana BOS yang berada di SMPN 1 Sekincau  dengan kepala sekolah Imam Safei dengan begitu lincahnya beliau dan dibantu oleh bendahara di duga telah mark-up dan korupsi dana bos untuk kepentingan pribadinya atau untuk memperkaya diri, Pasalnya, saat tim Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun(LP  NASDEM) beserta kuasa hukumnya Mengirimkan Surat Klarifikasi dengan nomor 1048/SMS-KLARIF/DPW-LP NASDEM/III/2023 dan beberapa kali ke sekolah ingin mengkonfirmasi langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat kepastian hukum terkait surat yang telah disampaikan tentang penggunaan anggaran dana bos yang ada di sekolahan tersebut Akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dan tanggapan dari kepala sekolah SMPN 1 Sekincau,  Bapak Budiman selaku pimpinan DPK Lampung Barat Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun dan ...
Baca selengkapnya