Lp Nasdem Dukung Kinerja Kejari Dalam Penangan Dugaan KKN Berbasis Bimtek 700 Jutaan Taun Angagaran 2021



Lampung Barat, TimboNews.com
Selasa 17mei 2023
Penanganan perkara dugaan KKN sekira 700 juta berbasis bimtek,  ada temuan inspektorat 2 tahun berjalan tetapi pelaku belum terungkap.

Akhir-Akhir ini banyak informasi melalui media di pemerintahan kabupaten Lampung barat yaitu dugaan tindak pidana korupsi dana bimbingan teknis (bimtek) Pratin tahun anggaran 2021 dengan kerugian negara sekira 700 juta rupiah yang sudah ditangani oleh Kejari Lampung barat.

Bapak Budiman selaku Pimpinan lembaga pemerhati nasional Indonesia membangun /LP Nasdem kab. Lampung Barat meminta kepada kepala kejaksaan Negri Kabupaten Lampung Barat dan Kepala inspektur inspektorat pemerintah kabupten Lampung Barat untuk bersinergi sehingga perkara tersebut statusnya jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehinga terang benderang dan tidak ada kecederaan hukum dalam penanganannya dan juga menimalisir kecurigaan masyarakat terhadap kinerja Kejari Kabupaten Lampung Barat,

 Dalam hal ini inspektorat seharusnya  menimalisir kecurigaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum yaitu kejaksaan negri Lampung barat. ungkap Budi diruang kerjanya. Rabu (16 mei 2023).

Menurut aktivis dari lembaga pemerhati nasional Indonesia membangun tersebut Kejari Lampung Barat dan inspektorat harus saling bersinergi untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi sehingga bisa berlanjut dan terang benerang karena sudah selayaknya dan sepatutnya dapat ditentukan siapa-siapa saja dalang dan pelakunya, yaitu dugaan tindak pidana korupsi sekira 700  juta rupiah dalam pelaksanaan bimtek tersebut.

Demi untuk mendapatkan kepastian hukum dugaan korupsi dana bimtek Peratin tahun anggaran 2021 lembaga pemerhati nasional Indonesia membangun akan segera berkoordinasi secara intensif dengan aparatur penegak hukum yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Kejagung RI, supaya hal ini dapat secara netral penanganannya tanpa ada atensi-atensi dari pihak pihak lain,  sebagaimana

 informasi yang didapat bahwa statusnya telah layak naik ke proses penyidikan (sidik) yang sebelumnya penyelidikan (Lidik) yang dilakukan oleh Kejari Lampung Barat yang hingga saat ini diduga masih jalan ditempat. semoga kedepan ada efekjera bagi palaku pelaku yang mencoba memamfaatkan situasi dengan keuntungan diri sendiri beralaskan Bimtek... Tindasnya sumber informasi LP Nasdem


  //Erwin lubiss

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PeLayanan Rumah Sakit Medika Insani Bukit Kemuning Lampung Utara Kurang Baik Alias Buruk Karna Banyak Pasien Yang di Terlantarkan

Gambar
Lampung Utara Timbo News .com  dengan salah satu pasien yang mengalami sakit yang tidak bisa ngelurkan air kencing pasca melahirkan dipuskesmas gedung Surian kecamatan gedung Surian Kabupaten Lampung Barat,yang ditangani oleh bidan puskes 22 Juli 2023 Selam 6 hari ibu bayi an,YT mengeluh karna menahan rasa sakit bagian saluran air kencing dan susah kencing,  setelah konsultasi sama pihak puskesmas gedung Surian ahirnya pihak puskes melakukan tindakan  dengan memberikan obat, dan Memasang selang untuk membatu lancarnya air seni tersebut, Namun upaya yang dilakukan belum juga ada perubahan ujar pasien" ahirnya pihak puskemas membuat surat rujukan  kerumah sakit MEDIKA insani Bukit Kemuning Lampung Utara karna dipuskesmas gedung Surian alat tidak memadai ujar dokter Lanjut pasien" Setelah pasien sampai di MEDIKA 28juli2023 Sampai tgl 1gustus 2023belum ad penangan dari pihak rumah sakit yang rujukannya ditunjukan kepada DOKTER a/n Okayasa bagian p...
Baca selengkapnya

Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW

Gambar
Timbo News.Jakarta –  Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. “Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers”, ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/2024). “Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers, Hosting Unlimited Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers, Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers....
Baca selengkapnya

Lembaga Pemerhati NasionaI Indonesia Membangun /LP NASDEM Akan Segera Laporkan Dugaan Tipikor Realisasi Dana BOS di Sekolah SMPN 1 Sekincau

Gambar
Lampung Barat Timbo News.com Maraknya penyelewengan dana BOS dari mark, up spj 5/8/23,mungkin tak asing lagi kita dengarkan, salah satunya yakni dana BOS yang berada di SMPN 1 Sekincau  dengan kepala sekolah Imam Safei dengan begitu lincahnya beliau dan dibantu oleh bendahara di duga telah mark-up dan korupsi dana bos untuk kepentingan pribadinya atau untuk memperkaya diri, Pasalnya, saat tim Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun(LP  NASDEM) beserta kuasa hukumnya Mengirimkan Surat Klarifikasi dengan nomor 1048/SMS-KLARIF/DPW-LP NASDEM/III/2023 dan beberapa kali ke sekolah ingin mengkonfirmasi langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat kepastian hukum terkait surat yang telah disampaikan tentang penggunaan anggaran dana bos yang ada di sekolahan tersebut Akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dan tanggapan dari kepala sekolah SMPN 1 Sekincau,  Bapak Budiman selaku pimpinan DPK Lampung Barat Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun dan ...
Baca selengkapnya