Dpw LP Nasdem Provinsi Lampung Resmi Laporkan Peratin Pajar Bulan Way Krui ,Kepolres Pesisir Barat Terkait Permintaan Klarifikasi Yang Tidak di Indahkan

Garis Merah || Pesisir Barat - Terkait Permintaan Klarivikasi penggunaan anggaran dana desa ( ADD ) tahun anggaran 2021-2022-2023, yang ada di pemerintah Pekon Pajar bulan kecamatan Way Krui kabupaten pesisir barat yang tidak di Indahkan DPW LP Nasdem prov Lampung  Laporkan ke polres pesisir barat Krui , pada Selasa ( 04/07/2023 ) 


Dari hasil penelitian yang secara terperinci dan tersistematis nya kinerja lembaga pemerhati nasional Indonesia membangun yang dengan disingkat ( LP Nasdem ) provinsi Lampung, juga telah lakukan secara kroscek lapangan oleh tim LP Nasdem,


"Perihal permintaan Klarivikasi anggaran dana desa atau biasa di sebut ADD tahun 2021 - 2022 - 2023 yang telah di tujukan kepada pemerintah Pekon Pajar bulan kecamatan Way Krui pesisir barat yaitu Peratin Epriansyah , pada Jum'at tanggal ( 30 Juni 2023 melalui jasa pos aja.



LP Nasdem provinsi Lampung melalui bidang penindakan dan pelaporan " Saut Lh Simarmata,bahwa surat permintaan Klarivikasi anggaran dana desa ( ADD ) yang telah di tujukan kepada pemerintah Pekon Pajar bulan kecamatan Way Krui ini terhadap Peratin Epriansyah pada Jum'at tanggal 30 Juni lalu dengan kurang nya respon sehingga tidak di Indahkan nya sudah pasti LP Nasdem akan ambil jalur alternatif yaitu laporkan Peratin Pekon Pajar bulan way Krui ke polres pesisir Barat," ucap saut Simarmata.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PeLayanan Rumah Sakit Medika Insani Bukit Kemuning Lampung Utara Kurang Baik Alias Buruk Karna Banyak Pasien Yang di Terlantarkan

Gambar
Lampung Utara Timbo News .com  dengan salah satu pasien yang mengalami sakit yang tidak bisa ngelurkan air kencing pasca melahirkan dipuskesmas gedung Surian kecamatan gedung Surian Kabupaten Lampung Barat,yang ditangani oleh bidan puskes 22 Juli 2023 Selam 6 hari ibu bayi an,YT mengeluh karna menahan rasa sakit bagian saluran air kencing dan susah kencing,  setelah konsultasi sama pihak puskesmas gedung Surian ahirnya pihak puskes melakukan tindakan  dengan memberikan obat, dan Memasang selang untuk membatu lancarnya air seni tersebut, Namun upaya yang dilakukan belum juga ada perubahan ujar pasien" ahirnya pihak puskemas membuat surat rujukan  kerumah sakit MEDIKA insani Bukit Kemuning Lampung Utara karna dipuskesmas gedung Surian alat tidak memadai ujar dokter Lanjut pasien" Setelah pasien sampai di MEDIKA 28juli2023 Sampai tgl 1gustus 2023belum ad penangan dari pihak rumah sakit yang rujukannya ditunjukan kepada DOKTER a/n Okayasa bagian p...
Baca selengkapnya

Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW

Gambar
Timbo News.Jakarta –  Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. “Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers”, ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/2024). “Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers, Hosting Unlimited Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers, Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers....
Baca selengkapnya

Lembaga Pemerhati NasionaI Indonesia Membangun /LP NASDEM Akan Segera Laporkan Dugaan Tipikor Realisasi Dana BOS di Sekolah SMPN 1 Sekincau

Gambar
Lampung Barat Timbo News.com Maraknya penyelewengan dana BOS dari mark, up spj 5/8/23,mungkin tak asing lagi kita dengarkan, salah satunya yakni dana BOS yang berada di SMPN 1 Sekincau  dengan kepala sekolah Imam Safei dengan begitu lincahnya beliau dan dibantu oleh bendahara di duga telah mark-up dan korupsi dana bos untuk kepentingan pribadinya atau untuk memperkaya diri, Pasalnya, saat tim Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun(LP  NASDEM) beserta kuasa hukumnya Mengirimkan Surat Klarifikasi dengan nomor 1048/SMS-KLARIF/DPW-LP NASDEM/III/2023 dan beberapa kali ke sekolah ingin mengkonfirmasi langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat kepastian hukum terkait surat yang telah disampaikan tentang penggunaan anggaran dana bos yang ada di sekolahan tersebut Akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dan tanggapan dari kepala sekolah SMPN 1 Sekincau,  Bapak Budiman selaku pimpinan DPK Lampung Barat Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun dan ...
Baca selengkapnya