Kejati Lampung Kurang Serius Menangani Lapdu Dari Kantor Hukum LP Nasdem Terkait Dugaan Penggelapan KPTR

Laporan LP- Nasdem Terkait Dugaan Penggelapan Anggaran Dilakukan (KPTR), Kepada Kejaksaan Tinggi Lampung 

Timbo News.com - Way Kanan, Lampung - Laporan dan pengaduan (Lapdu) dari kantor hukum  LP-Nasdem No. 035/BH.Lp Nasdem/LP/VI/2023. Terkait  adanya dugaan penggelapan yang di lakukan beberapa kelompok tani yang menjadi binar Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Raja pemuka manis. Kabupaten Way Kanan yang di layangkan oleh Rojali, S.H, diduga tidak ada respon/tanggapan, Sabtu (02/9/2023).

Rozali mengatakan, kepada media Kanalvisual Laporan dan pengaduan (Lapdu) yang dikirim sudah di terima oleh pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. Prihal yang dimohonkan adanya tindakan hukum terkait dugaan penggelapan dana bantuan dari pemerintah yang di kucurkan melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) raja pemuka manis kabupaten Way Kanan dari tahu 2014 - 2015 yang seharusnya sudah lunas pada tahun 2019.

Adapun kelompok tani yang terlibat:
1. Melunas I dan II berkedudukan di Negara Ratu, Kabupaten Way Kanan, pembina Tani Sukisno
2. Sahabat Tani, Kupang Jaya di Negara Sakti. Kabupaten Way Kanan, pembina Baharunsyah
3. Jaya Petani Lestari di Negara Batin di Kabupaten Way Kanan, pembina Edi Tarmizi
4. Sekampung Jaya dan setia kawan III di Negara Sakti Kabupaten Way Kanan, pembina Aliyun.

Rojali menambahkan, surat laporan ini kami buat agar masalah ini mendapat perhatian dari pihak kejaksaan tinggi Lampung dan dapat segera terselesaikan. Namun, sampai dengan saat ini justru kejaksaan tinggi seakan tidak responsif/melalaikan kasus ini yang sudah jelas ada unsur dugaan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan Negara, yang dilakukan oleh pelaku Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR). Raja Pemuka Manis yang berkedudukan di Kabupaten Way Kanan. ucapnya.

"Disisi lain Binsar DT Sidaruk, S.H, selaku pimpinan umum LP- Nasedem, angkat bicara terkait pengaduan, tidak ada dasar aparatur penegak hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Yang telah melalaikan laporan dan pengaduan (Lapdu) yang sudah di terimanya, karena hal tersebut. Mempengaruhi dampak dan  kurangnya kepercayaan publik dan masyarakat dalam penanganan hukum di institusi kejaksaan RI," pungkasnya.
Sumber kanalvisual


Publiser//Budiman

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PeLayanan Rumah Sakit Medika Insani Bukit Kemuning Lampung Utara Kurang Baik Alias Buruk Karna Banyak Pasien Yang di Terlantarkan

Gambar
Lampung Utara Timbo News .com  dengan salah satu pasien yang mengalami sakit yang tidak bisa ngelurkan air kencing pasca melahirkan dipuskesmas gedung Surian kecamatan gedung Surian Kabupaten Lampung Barat,yang ditangani oleh bidan puskes 22 Juli 2023 Selam 6 hari ibu bayi an,YT mengeluh karna menahan rasa sakit bagian saluran air kencing dan susah kencing,  setelah konsultasi sama pihak puskesmas gedung Surian ahirnya pihak puskes melakukan tindakan  dengan memberikan obat, dan Memasang selang untuk membatu lancarnya air seni tersebut, Namun upaya yang dilakukan belum juga ada perubahan ujar pasien" ahirnya pihak puskemas membuat surat rujukan  kerumah sakit MEDIKA insani Bukit Kemuning Lampung Utara karna dipuskesmas gedung Surian alat tidak memadai ujar dokter Lanjut pasien" Setelah pasien sampai di MEDIKA 28juli2023 Sampai tgl 1gustus 2023belum ad penangan dari pihak rumah sakit yang rujukannya ditunjukan kepada DOKTER a/n Okayasa bagian p...
Baca selengkapnya

Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW

Gambar
Timbo News.Jakarta –  Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. “Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers”, ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/2024). “Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers, Hosting Unlimited Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers, Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers....
Baca selengkapnya

Lembaga Pemerhati NasionaI Indonesia Membangun /LP NASDEM Akan Segera Laporkan Dugaan Tipikor Realisasi Dana BOS di Sekolah SMPN 1 Sekincau

Gambar
Lampung Barat Timbo News.com Maraknya penyelewengan dana BOS dari mark, up spj 5/8/23,mungkin tak asing lagi kita dengarkan, salah satunya yakni dana BOS yang berada di SMPN 1 Sekincau  dengan kepala sekolah Imam Safei dengan begitu lincahnya beliau dan dibantu oleh bendahara di duga telah mark-up dan korupsi dana bos untuk kepentingan pribadinya atau untuk memperkaya diri, Pasalnya, saat tim Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun(LP  NASDEM) beserta kuasa hukumnya Mengirimkan Surat Klarifikasi dengan nomor 1048/SMS-KLARIF/DPW-LP NASDEM/III/2023 dan beberapa kali ke sekolah ingin mengkonfirmasi langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat kepastian hukum terkait surat yang telah disampaikan tentang penggunaan anggaran dana bos yang ada di sekolahan tersebut Akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dan tanggapan dari kepala sekolah SMPN 1 Sekincau,  Bapak Budiman selaku pimpinan DPK Lampung Barat Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun dan ...
Baca selengkapnya