Pimpinan Umum Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun-(Lp Nasdem) Apresiasi Atas Kinerja DPRD Lampung Barat dan Inspektorat


Timbo News.com - Lampung Barat - Pimpinan Umum  LP Nasdem, Binsar DT Sidauruk, apresiasi terkait kinerja DPRD Lampung Barat, khususnya Komisi I (satu) dan Inspektorat Lampung Barat yang telah melakukan Audit kepada beberapa desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat, Senin (11/09/2023).
Binsar DT Sidauruk, S.H, mengatakan, langkah yang telah dilakukan oleh DPRD dan Inspektorat Lampung Barat, terkait aduan masyarakat  yang saat ini buming dalam pemberitaan yang mana dalam hal ini. Pemerintah desa yang sudah mengundurkan diri sebagai kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) masih bisa untuk mencairkan Dana Desa (DD), ada apan dengan ini semua???.

Binsar, sangat mengapresiasi atas kinerja DPRD dan Inspektorat yang begitu cepat melakukan Audit ke beberapa desa, terkait pencairan anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa yang sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa, yang ada di Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negri Suoh (BNS). 

Yang mana DPRD Komisi I (satu) adalah Leading Sektor di bidang pemerintahan, hukum dan perijinan, mitra kerja yaitu antara lain, Inspektorat badan kepegawaian dan pembangunan SDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat DPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas penanaman modal, PTSP dan TK, dinas satuan pamong praja, dinas perpustakaan dan kearsipan, sekretariat KPU, panwaslu, kantor kesbang dan politik, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bagian pemerintahan dan OTDA, bagian umum, bagian hukum, bagian organisasi, kecamatan-kecamatan/kelurahan.

Hal ini dikatakan oleh Binsar, lantaran pada pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif terdapat nama perangkat desa yang masuk dalam pengumuman.

"Diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,"ujar Binsar.

Diterangkan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

"Diketahui, terdapat nama perangkat desa yang masuk dalam DCS Legislatif Kabupaten Lampung Barat.  Dari informasi yang beredar, perangkat desa yang sudah mengundurkan diri masih dapat mencairkan anggaran tersebut,"
Sumber media kanal visual


Publiser//Budiman



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PeLayanan Rumah Sakit Medika Insani Bukit Kemuning Lampung Utara Kurang Baik Alias Buruk Karna Banyak Pasien Yang di Terlantarkan

Gambar
Lampung Utara Timbo News .com  dengan salah satu pasien yang mengalami sakit yang tidak bisa ngelurkan air kencing pasca melahirkan dipuskesmas gedung Surian kecamatan gedung Surian Kabupaten Lampung Barat,yang ditangani oleh bidan puskes 22 Juli 2023 Selam 6 hari ibu bayi an,YT mengeluh karna menahan rasa sakit bagian saluran air kencing dan susah kencing,  setelah konsultasi sama pihak puskesmas gedung Surian ahirnya pihak puskes melakukan tindakan  dengan memberikan obat, dan Memasang selang untuk membatu lancarnya air seni tersebut, Namun upaya yang dilakukan belum juga ada perubahan ujar pasien" ahirnya pihak puskemas membuat surat rujukan  kerumah sakit MEDIKA insani Bukit Kemuning Lampung Utara karna dipuskesmas gedung Surian alat tidak memadai ujar dokter Lanjut pasien" Setelah pasien sampai di MEDIKA 28juli2023 Sampai tgl 1gustus 2023belum ad penangan dari pihak rumah sakit yang rujukannya ditunjukan kepada DOKTER a/n Okayasa bagian p...
Baca selengkapnya

Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW

Gambar
Timbo News.Jakarta –  Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. “Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers”, ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/2024). “Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers, Hosting Unlimited Indonesia Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers, Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers....
Baca selengkapnya

Lembaga Pemerhati NasionaI Indonesia Membangun /LP NASDEM Akan Segera Laporkan Dugaan Tipikor Realisasi Dana BOS di Sekolah SMPN 1 Sekincau

Gambar
Lampung Barat Timbo News.com Maraknya penyelewengan dana BOS dari mark, up spj 5/8/23,mungkin tak asing lagi kita dengarkan, salah satunya yakni dana BOS yang berada di SMPN 1 Sekincau  dengan kepala sekolah Imam Safei dengan begitu lincahnya beliau dan dibantu oleh bendahara di duga telah mark-up dan korupsi dana bos untuk kepentingan pribadinya atau untuk memperkaya diri, Pasalnya, saat tim Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun(LP  NASDEM) beserta kuasa hukumnya Mengirimkan Surat Klarifikasi dengan nomor 1048/SMS-KLARIF/DPW-LP NASDEM/III/2023 dan beberapa kali ke sekolah ingin mengkonfirmasi langsung kepada kepala sekolah untuk mendapat kepastian hukum terkait surat yang telah disampaikan tentang penggunaan anggaran dana bos yang ada di sekolahan tersebut Akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban dan tanggapan dari kepala sekolah SMPN 1 Sekincau,  Bapak Budiman selaku pimpinan DPK Lampung Barat Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun dan ...
Baca selengkapnya